Dalam perekonomian global, perusahaan yang terlibat dalam impor dan ekspor barang kerap menghadapi situasi sulit yang tidak dapat diprediksi, dari kondisi kahar seperti bencana alam, peperangan, hingga kebakaran. Situasi-situasi tersebut mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab atas barang dan bahan yang masih dalam periode KITE Pembebasan, dimana regulasi memberikan kesempatan kepada perusahaan tersebut untuk dibebaskan dari beberapa kewajiban tertentu. Pembebasan ini mencakup bebas dari kewajiban membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, serta sanksi administratif yang berkaitan dengan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Kondisi tertentu yang memperbolehkan pembebasan ini bukan hanya terbatas pada kondisi kahar, tetapi juga pada situasi dimana Barang dan Bahan dan/atau Barang Contoh tidak dapat dipertanggungjawabkan karena sebab-sebab yang sah berdasarkan manajemen risiko dan dengan pertimbangan kepala Kantor Wilayah atau KPU. Pada intinya, regulasi ini disiapkan untuk membantu perusahaan yang menghadapi situasi luar biasa, untuk mengurangi dampak finansial akibat keterlambatan atau ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban formal terhadap barang dan tidak menjadikan perusahaan tersebut terbebani dengan biaya tambahan yang mungkin sangat memberatkan.

Keputusan mengenai pembebasan dari kewajiban ini dibuat berdasarkan persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU. Persetujuan ini merupakan wujud fleksibilitas dalam regulasi yang ada, menawarkan perlindungan kepada perusahaan dari konsekuensi negatif dalam situasi yang tak terduga. Mendapatkan pembebasan ini tentunya membutuhkan dokumentasi dan pemenuhan syarat tertentu yang harus dilengkapi oleh perusahaan pembebasan. Ini merupakan langkah penting dalam manajemen risiko dan adaptasi dengan perubahan situasi global yang cepat, memungkinkan kontinuitas operasional tanpa beban finansial ekstra akibat faktor luar yang tidak dapat dikontrol.