Dalam dunia usaha, terdapat kebijakan pembebasan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak terkait Barang dan Bahan serta Barang Contoh untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) Pembebasan. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan keringanan kepada perusahaan, terutama ketika dihadapkan pada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mempertanggungjawabkan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tertentu ini mencakup situasi force majeure seperti bencana alam, peperangan, atau kebakaran, serta kondisi lainnya yang membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya karena alasan di luar kendali.

Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan yang mengalami kondisi tertentu tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu, mereka juga tidak akan terkena sanksi administrasi berupa denda yang biasanya dikenakan atas keterlambatan atau ketidaklengkapan pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan kepabeanan dan perpajakan. Kebijakan ini memberikan ruang napas bagi perusahaan untuk fokus pada pemulihan dan meminimalisir kerugian akibat dari kondisi yang terjadi.

Khususnya, pembebasan dari kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak serta sanksi administrasi diberikan berdasarkan persetujuan dari kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan laporan dan analisis manajemen risiko dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian serius terhadap dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan eksportir dan memberikan solusi yang fleksibel dalam kebijakan kepabeanan dan perpajakan. Kebijakan pembebasan KITE dalam kondisi tertentu ini bukan hanya membantu perusahaan kembali pulih, tapi juga mempertahankan iklim bisnis yang kondusif bagi kegiatan ekspor Indonesia.