Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan merupakan fasilitas yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk ekspor. Fasilitas ini meliputi pembebasan atau pengurangan bea masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 impor atas barang impor yang digunakan untuk produksi barang ekspor. Namun, terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh perusahaan penerima manfaat KITE Pembebasan untuk menjaga kelangsungan fasilitas ini, termasuk melakukan aktivitas impor dan pemasukan barang serta bahan, pembaruan data perusahaan, serta penyerahan laporan dan dokumen yang diperlukan.

Pembekuan fasilitas KITE Pembebasan dapat terjadi jika perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tersebut mencakup tidak adanya kegiatan impor menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama satu tahun, gagal mengajukan pembaruan data perusahaan, tidak memenuhi ketentuan pembongkaran barang dan bahan, serta kegagalan dalam pelaksanaan subkontrak. Selain itu, kondisi lain seperti tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban, tidak memasang papan nama, dan diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai juga menjadi alasan pembekuan fasilitas oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama (KPU).

Mengingat pentingnya fasilitas KITE Pembebasan dalam mendukung kegiatan ekspor perusahaan, sangatlah kritikal bagi perusahaan penerima manfaat untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya menghindari risiko pembekuan fasilitas, tapi juga membantu memastikan kelancaran proses produksi dan ekspor. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dihimbau untuk selalu memperbarui data dan dokumen, serta mematuhi semua kriteria yang ditentukan untuk menjaga kontinuitas penerimaan manfaat KITE Pembebasan.