Perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE Pembebasan harus memahami bahwa terdapat tanggung jawab dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk mempertahankan keberlangsungan fasilitas tersebut. Fasilitas KITE Pembebasan, yang merupakan fasilitas kepabeanan untuk membebaskan atau mengurangi beban pajak atas impor bahan baku, sangat penting bagi efisiensi produksi beberapa perusahaan. Namun, dalam beberapa kondisi, hak istimewa ini dapat dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah atau KPU atas nama Menteri Keuangan. Penyebab utama pencabutan mencakup tidak melakukan impor dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama satu tahun, gagal melakukan pembaruan data perusahaan dalam waktu 60 hari sejak pembekuan, atau ketidakpenuhan kriteria lain yang diperlukan.
Pencabutan fasilitas KITE Pembebasan juga dapat diinisiasi oleh penerbitan surat paksa akibat tagihan yang tidak dilunasi, adanya putusan pengadilan yang menetapkan pelanggaran pajak atau kepabeanan, perubahan status perusahaan menjadi pengusaha Kawasan Berikat, atau bahkan kebangkrutan yang diakui pengadilan. Semua kondisi ini menunjukkan pentingnya menjaga kepatuhan dan rekam jejak keuangan yang bersih bagi perusahaan penerima fasilitas KITE. Selain itu, kehilangan status sebagai penerima manfaat KITE Pembebasan tidak hanya berdampak pada beban finansial tapi juga pada reputasi dan operasional perusahaan tersebut di mata otoritas dan pasar.
Sebagai kesimpulan, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE Pembebasan harus secara aktif memantau dan memastikan pemenuhan kewajiban dan syarat yang diminta. Hal ini meliputi melakukan impor menggunakan fasilitas KITE secara teratur, memperbaharui data perusahaan secara tepat waktu, serta menjauhi kegiatan yang dapat merugikan status kepatuhan atau finansial perusahaan. Dalam hal terjadi ketidakjelasan atau kebutuhan untuk konsultasi, menghubungi KPU atau kantor kepabeanan segera akan menjadi langkah yang bijaksana untuk menghindari pencabutan fasilitas KITE Pembebasan yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional dan keuangan perusahaan.