Di Indonesia, izin fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan merupakan salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan kepada perusahaan untuk meningkatkan daya saing ekspor. Namun, perusahaan pemegang fasilitas KITE Pembebasan perlu memahami bahwa izin ini dapat dibekukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama (KPU) berdasarkan berbagai pertimbangan. Pembekuan ini dapat terjadi apabila perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan Barang dan Bahan dengan menggunakan fasilitas KITE Pembebasan selama periode satu tahun, atau tidak mengajukan perubahan data keputusan penetapan sebagai Perusahaan KITE Pembebasan yang mencakup perubahan nama perusahaan, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan lain-lain.

Lebih lanjut, berbagai pelanggaran terhadap ketentuan pembongkaran, penimbunan Barang dan Bahan, pengolahan subkontrak, hingga ketidaktepatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban merupakan sejumlah faktor yang dapat menyebabkan pembekuan izin. Ketidakpatuhan dalam menyediakan dokumen dan/atau data yang diperlukan untuk monitoring dan evaluasi, tidak memasang papan nama perusahaan sesuai ketentuan, serta ketidaklengkapan dalam penatausahaan barang asal fasilitas KITE Pembebasan menjadi penyebab lanjutan yang berpotensi mengarah pada pembekuan izin fasilitas tersebut. Penting juga untuk memperhatikan kewajiban dalam memanfaatkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) sebagai bagian dari syarat pemenuhan fasilitas KITE Pembebasan.

Adapun, pembekuan izin dapat berujung pada penyidikan lebih lanjut apabila terdapat dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai dengan bukti permulaan yang cukup. Berbagai pengecekan dan rekomendasi penyidik akan dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran. Di sisi lain, perusahaan KITE Pembebasan yang berubah status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau beroperasi di dalam Kawasan Berikat juga perlu memperbarui izinnya, seiring dengan penyetujuan permohonan izin Kawasan Berikat oleh otoritas yang berwenang. Untuk meminimalisir risiko pembekuan, perusahaan harus secara proaktif memastikan kepatuhan terhadap semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.