Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2018 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional. Peraturan ini memberikan pembebasan bea masuk serta pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap impor barang dan bahan yang akan diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan biaya produksi bagi produsen, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan volume ekspor Indonesia.

Lebih lanjut, PDJBC Nomor PER-04/BC/2019 hadir sebagai petunjuk pelaksanaan dari PMK Nomor 160/PMK.04/2018. Dokumen ini memberikan arahan yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk ini. Dengan demikian, produsen dapat dengan mudah memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari kebijakan ini. Penjelasan detail dalam PDJBC tersebut mencakup berbagai aspek mulai dari pengajuan permohonan, dokumentasi yang diperlukan, hingga mekanisme verifikasi dan pengawasan.

Implementasi dari PMK Nomor 160/PMK.04/2018 dan PDJBC Nomor PER-04/BC/2019 memiliki dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya membantu produsen lokal menekan biaya produksi, tetapi juga mendorong peningkatan volume ekspor barang Indonesia. Hal ini secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pembebasan bea masuk dan pajak ini menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global, serta mengamankan dan meningkatkan akses pasar untuk produk-produk Indonesia di kancah internasional.